Bertentangandengan Undang-undang Dasar 1945 dalam arti formil adalah proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (UUD 1945), l ebih tegas dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa tugas utama Mahkamah Konstitusi menegakkan konstitusi sehingga dalam praktik selalu mengutamakan ketentuan konstitusional berdasarkan Sebagaipokok kaidah fundamental negara, pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat tetap. Artinya, ia tidak dapat diubah, atau diganti. Mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, demikian disarikan dari Modul 8 Makna Undang-Undang Dasar Tahun 2018 terbitan Kemdikbud. KemudianUndang-Undang Dasar mengalami perubahan atau amandemen yang menjadikannya terdiri atas dua bagian, yaitu: Pembukaan (preambule) Pasal-pasal. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Berikut poin-poin amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Pasal1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. ∗∗∗) Rumusankata dan kalimat yang terkandung didalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR. Pengubahan pembukaan UUD 1945 berarti perubahan esensi cita moral, dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-undang dasar 1945 telah memenuhi sebagai syarat pokok kaidah negara yang fundamental. 1. Penjelasan: 1) Bentuk Negara Republik artinya negara itu dikepalai oleh Presiden, bukan raja atau nama lainnya. 2) Susunan Negara : b) Kesatuan, yaitu dimana dalam negara hanya ada satu pemegang kekuasaan pemerintahan yakni Pemerintah Pusat yang berdaulat penuh ke dalam dan ke luar, memiliki satu UUD, tidak mengenal adanya negara bagian, tetapi dikenal adanya pembagian daerah atas beberapa .

bagian yang tidak boleh diubah dalam uud 1945 ialah